JAKARTA,iDoPress - Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto diprediksi bakal menimbulkan lonjakan impor pangan di kemudian hari.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dwi Andreas Santosa yang meminta agar pemerintah berpikir kembali untuk mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.
"Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun," kata Prof. Andreas saat memberikan paparan di Kantor DPP PDI-P,Jalan Diponegoro,Menteng,Jakarta Pusat,Kamis (15/8/2024).
Andreas berbicara selaku pengisi acara Focus Group Discussion (FGD),yang dilaksanakan rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDI-P.
Baca juga: Heru Budi: Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Jakarta Bisa Pakai Dana Operasional Gubernur
Pada bagian lain,ia menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan.
Menurut dia,apa yang disampaikan para pendiri bangsa soal pentingnya sektor pertanian dan pangan semestinya dihidupkan kembali.
"Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952,beliau menyatakan dalam naskahnya,pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan,selesai sudah," ujar Andreas.
Ia menilai,sangat bisa mendebat jika Pemerintah Indonesia mengeklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga.
Karena faktanya,lanjut Andreas,saat ini hanya dalam jangka waktu 10 tahun dari 2013 sampai 2023,nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.
"Terlepas setuju atau tidak,program makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga tidak menjadi bencana," ungkapnya.
Baca juga: Hari Ketiga Uji Coba Makan Bergizi Gratis,Lagi-lagi Ada Anak yang Tak Doyan Sayur dan Buah
Ia pun mengingatkan apabila susu menjadi salah satu item program makan siang gratis,maka dipastikan hal ini meningkatkan impor susu.
Sebab menurutnya Indonesia kini belum mencukupi dalam produksi dan pemeliharaan sapi perah.
"Sehingga impor susu pun bisa melonjak lima kali lipat," terang Andreas.
Oleh karena itu,ia berpendapat bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Jika tidak,bisa-bisa impor beras yang melonjak tinggi akan menjadi ancaman.
Sementara itu,Ketua DPP PDI-P Bidang Pangan dan Pertanian,Mindo Sianipar mengatakan bahwa partainya selalu berkomitmen agar Indonesia berdaulat di bidang pangan dan memperkuat produktivitas padi.
Ia mengamini Prof. Andreas yang mengatakan pentingnya diversifikasi pangan.
"Ibu Megawati,Ketua Umum PDI-P selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras bagi kepala daerah yang diusung PDI-P," sebut Mindo.
Ia melanjutkan,PDI-P akan mendukung upaya kedaulatan pangan dengan melaksanakan training center untuk pertanian terpadu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.